WWW.SINYALMAGZ.COM – Perkaranya muncul dari rencana pemerintah Australia yang mengusulkan ke parlemen diberlakukannya regulasi dominasi iklan online yang membuat Google dan Facebook kian kaya raya.
Undang-undang tersebut telah dirancang untuk mengatasi hilangnya pendapatan iklan dari perusahaan media tradisional ke raksasa digital. Menurut The Guardians, selama ini untuk setiap 100 dolar dari pendapatan iklan online, 53 dolar untuk Google, 28 dolar untuk Facebook dan 19 dolar untuk semua orang. Angka terakhir ini bisa dibagi-bagi oleh siapapun, termasuk media besar atau kecil maupun orang biasa yang punya konten.
Hilangnya pendapatan iklan juga langganan (bahkan media pun terpaksa menggratiskan konten) kian mengurangi setoran ke meja redaksi. Sebagai akibatnya banyak jurnalis meninggalkan industri dan media bangkrut pun tutup. Sebaliknya Google dan Facebook justru memperoleh pendapatan yang luar biasa.
Pada 2019, Google menghasilkan 4,3 miliar dolar dalam pendapatan iklan di Australia. Sedangkan Facebook meraup 0,7 miliar dolar. Laporan ini dirilis pada dokumen yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Investasi Australia.
Bahkan pemerintah Australia sejak tiga tahun silam telah meminta lembaga Australian Consumer and Competition Commision (semacam KPPU di Indonesia) untuk meneliti dampak Google dan Facebook terhadap persaingan usaha media termasuk iklan.
Dalam tempo 18 bulan ditemukan fakta bahwa ada ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar antara organisasi media berita dan platform digital besar. Lembaga ini juga merekomendasikan agar kode etik dinegosiasikan untuk mengatur kesepakatan komersial mereka.
Usulan ini disepakati satu sisi oleh perusahaan media. Namun sebaliknya Google dan Facebook menolak dan melakukan serangkaian upaya. Facebook mengancam akan memblokir warga Australia dari berbagi berita dan Google menjalankan kampanye menentang draf kode media dengan alasan itu tidak adil. Bahkan lalu Google membuat konten yang memicu warga untuk mendatangi kantor ACCC.
Buntutnya Perdana Menteri Australia Scott Morrison turun tangan. Ia memperingatkan Google. Sementara rencana UU tersebut terus digodok.
Dalam situasi mencemaskan bagi Google, muncul inisiatif Microsoft untuk menjadi solusi warga Australia. Jika Google benar-benar mundur, maka Bing buatan Microsoft akan menggantikan. Walaupun saat ini sebagai mesin pencari market share Bing di negeri Kanguru itu hanya 4 persen.
“Saya beritahu Anda, Microsoft cukup percaya diri. Ketika saya berbicara dengan Satya (Nadella, CEO Microsoft) tempo hari, ada sedikit hal seperti itu,” kata Morrison. Ini adalah jawaban atas pertanyaan apakah pemerintah yakin mesin pencari alternatif akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Google.
Jika UU ini berlaku di Australia, bisa jadi memicu semangat serupa di negara lain. Ini benar-benar membuat Google cemas. (*)
[…] Baca juga: Google Cemas, Pemerintah Australia Bakal Berlakukan Aturan Baru […]