WWW.SINYALMAGZ.COM – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 menjadi babak baru yang sangat krusial bagi perlindungan konsumen digital di Indonesia. Melalui keputusan ini, MK secara tegas menetapkan bahwa sisa kuota internet yang telah dibayar oleh pelanggan tidak boleh lagi hangus begitu saja ketika masa aktif paket berakhir.
Keputusan tersebut tak sekadar meluruskan mekanisme komersial operator telekomunikasi, melainkan melesakkan sebuah teguran keras terhadap praktik komersialisasi yang selama ini mengabaikan prinsip keadilan serta hak-hak dasar konsumen.
Satu pertanyaan mendasar yang layak diajukan dalam konteks ini adalah mengapa selama ini industri telekomunikasi menciptakan jurang pemisah yang sangat lebar antara paket rollover dan non-rollover. Secara ekonomis, begitu transaksi pembelian paket data berhasil dilakukan, hak kepemilikan atas kuota tersebut sejatinya telah berpindah secara penuh dari operator ke tangan konsumen karena kewajiban pembayaran telah ditunaikan secara lunas di awal (prepaid). Namun, dalam praktik non-rollover, operator secara sepihak merampas sisa barang yang telah dibeli hanya karena variabel waktu atau masa aktif telah melampaui batas.
Perbedaan perlakuan ini melahirkan bentuk diskriminasi layanan yang sangat kontras di tengah masyarakat. Data dari Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) dan para operator merekam ketimpangan yang begitu tajam: pelanggan rollover hanya berkisar antara 3% hingga 5% (sekitar 9–17 juta nomor), sementara pelanggan non-rollover mendominasi secara mutlak sebesar 95% hingga 97% dari total pengguna, atau setara dengan 285 hingga 330 juta nomor teregistrasi.
Pelanggan rollover yang tergolong minoritas ini diberikan karpet merah untuk menikmati sisa haknya, sementara ratusan juta pelanggan non-rollover dipaksa menerima kenyataan bahwa nilai ekonomis dari uang yang mereka keluarkan menguap begitu saja. Padahal, secara hukum, kedua kelompok ini memikul status yang sepenuhnya setara sebagai konsumen beritikad baik yang sama-sama membeli komoditas berupa daya akses data seluler.
Penyebab utama dari porsi yang sangat timpang ini mengakar pada strategi harga dan penggunaan klausula tertutup. Lebih dari 85% masyarakat Indonesia menggantungkan akses digitalnya pada paket prabayar murah berstatus non-rollover, sementara fitur rollover sengaja dikunci hanya pada paket berharga mahal untuk mendesak konsumen melakukan upselling.
Kondisi ini diperparah oleh minimnya sosialisasi dari operator yang cenderung menyembunyikan opsi penyimpan kuota demi mempertahankan model bisnis berbasis breakage rate. Melalui perhitungan ini, operator secara sengaja mengandalkan persentase kuota hangus dari 95% pelanggan non-rollover sebagai margin keuntungan bersih tanpa perlu menyediakan trafik data tambahan, sekaligus mengamankan titik impas (break-even point) bisnis mereka.
Kendati operator berdalih menggunakan alasan teknis dan manajemen kapasitas trafik jaringan, tindakan menyembunyikan kalkulasi profitabilitas di balik klaim syarat dan ketentuan (S&K) paket jelas mencederai asas transparansi serta menempatkan konsumen pada posisi tawar yang sangat lemah.
Pembatasan akses terhadap sisa kuota non-rollover bukan lagi sekadar klausula baku yang sah, melainkan bentuk penyalahgunaan keadaan yang mengeksploitasi ketergantungan masyarakat terhadap akses data.
Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi telah mengembalikan hakikat keadilan tersebut dengan menegaskan bahwa tidak boleh ada stratifikasi hak dasar atas barang yang sudah dibayar secara penuh. Baik skema rollover maupun non-rollover, operator seluler kini diwajibkan memberikan perlindungan atas sisa kuota konsumen—baik dalam bentuk perpanjangan masa aktif, opsi pengalihan, akumulasi data, maupun kompensasi proporsional. Kendati sejumlah operator sesungguhnya telah mempraktikkan keputusan ini sejak lama terutama pada pelanggan rollover.
Langkah MK ini menuntaskan kejanggalan sistemik yang selama ini menguntungkan satu pihak, sehingga sudah saatnya industri telekomunikasi berbenah dan berhenti memanen keuntungan dari sisa kuota yang menguap demi menjunjung tinggi hak keadilan konsumen.(*)
BACA JUGA: Kuota Internet Hangus? Kenali Bedanya Pelanggan Rollover dan Non-Rollover
