Oleh: Garuda Sugardo, IPU (Wantiknas)
Dua minggu sudah berlalu sejak pengumuman hasil tender Broadband Wireless Access (BWA) spektrum frekuensi 1,4 GHz yang diselenggarakan oleh Komdigi.
Hasilnya sudah publik ketahui, Telkom kalah di ketiga paket regional yang dilelang.
Sementara Telkom masih berduka; para pemenang tender, PT Surge dan MyRepublic, kini gencar mendiseminasikan pra persiapan mereka dalam memulai proyek Nasional yang prestisius tersebut. Bravo!
Media, netizen dan warung kopi pun dengan antusias plus penasaran terus mengulas hasil tender ini. Sulit dipercaya, di era digital modern, Goliath telah dipecundangi oleh bocah David.
Sebenarnya Telkom Tbk sejak 1 Juli 2023 sudah memfokuskan aksi korporasinya pada segmen business – to- business (b2b). Namun di puncak aktualisasinya; pada lelang nasional antaroperator ini,
Telkom kalah disebabkan harga penawaran yang beda-beda tipis saja.
Ironis, hanya karena faktor rupiah demi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Telkom luput memperoleh proyek yang menentukan di ketiga regional Nusantara ini.
Amatlah naif spekulasi murahan yang beredar bahwa Telkom sengaja “mengalah” pada proses tender BWA 1,4 GHz kemarin. Dibumbui lagi dengan isu, bahwa ada pengaruh “orang sakti,” pemilik operator pemenang, yang mengatur skenario akhir dari proses tender ini.
Bro, jangan percaya pada isapan jempol murahan itu. Telkom adalah perusahaan Indonesia yang sejak 1995 listing di New York Stock Exchange.
NYSE adalah pasar modal terbesar di dunia yang menerapkan aturan, etika bisnis dan standar Good Government yang amat ketat bagi emitennya.
Kekalahan pahit Telkom memang akan dicatat sebagai sejarah kelam perusahaan. Wajar, bila kekecewaan publik lalu bermuara pada reka-reka kemungkinan yang akan terjadi pada tanggal 12 Desember 2025; saat di mana Telkom akan menggelar RUPSLB (lagi).
Kita boleh angkat jempol pada proses lelang spektrum frekuensi 1,4 GHz yang dilakukan oleh Komdigi kemarin. Bersih dan transparan, semoga.
Namun, melaksanakan proses tender yang terkait dengan program Nasional untuk suatu misi besar pemerataan akses internet, kiranya diperlukan wawasan kebangsaan dan kearifan luhur.
Pengabaikan analisa SWOT terhadap semua peserta lelang dan kondisi obyektif di lapangan, akan berujung runyam, yaitu risiko keterlambatan target waktu proyek.
Seabrek keunggulan yang dimiliki Telkom, sejatinya harus dan mutlak dipertimbangkan agar tujuan program pengentasan kesenjangan akses internet melalui platform BWA 1,4 GHz ini dapat lebih memajukan, menjangkau dan memberdayakan masyarakat.
Tidak bisa dipungkiri bahwa reputasi Telkom adalah jaminan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Kualitas SDMnya diakui dunia sebagai top one of “500 World’s Best Employers 2025” dari Indonesia.
Telkom tentu tidak akan meminta untuk diistimewakan. Kendati begitu, Telkom 100% sangatlah relevan untuk memperoleh penugasan demi menyukseskan misi mulia membangun akses internet murah untuk rakyat. Untuk kejayaan Indonesia Raya.
Tanpa bermaksud mendiskreditkan, telah dapat diduga, bahwa Surge dan MyRepublic dalam perjalanannya akan sangat kesulitan menyiapkan site, tower, bandwidth, konektivitas dan BBM terutama di daerah rural, remote dan 3T.
Terbayang sudah di awal, masalah ini kelak akan menjadi alasan klasik keterlambatan proyek. Belum lagi faktor akses, logistik dan keamanan.
Goal penggunaan spektrum 1,4 GHz adalah pemerataan akses internet pita lebar ke seluruh pelosok Nusantara, sekaligus pengentasan kesenjangan digital bagi Indonesia.
Penentuan pelaksana proyek sestrategis ini, jelas tidak boleh berorientasi pada nilai rupiah belaka. Apalagi bila dengan tujuan guna pengisian kas PNBP semata.
Telkom adalah referensi merah putih Indonesia. Dengan segala kelebihannya, pada footprint yang sama, diyakini Telkom bisa menuntaskan proyek jauh lebih cepat dibandingkan yang lain. Belum lagi dengan nilai tambah edukasi dan literasinya bagi masyarakat.
Mustahil bila Komdigi tidak mengenali potensi Telkom. BUMN ini sejak Indonesia merdeka telah menjadi motor penggerak ekonomi, agen pembangunan, pemersatu bangsa, kontributor deviden dan senantiasa berperan dalam program ketahanan negara.
Itu pula sebabnya pemerintah cq Danantara menempatkan beberapa tokoh dan pejabat tinggi Komdigi duduk sebagai komisaris di Telkom Group. Hakekatnya adalah guna menunjukkan bahwa negara hadir dan peduli dalam upaya akselerasi menyukseskan gerakan transformasi digital Indonesia. Halo..!?
Tender adalah cara, namun harus disadari bahwa kepentingan dan misi memajukan bangsa lebih prioritas dikedepankan.
Tidak satu pun operator atau provider yang memiliki sarana, fasilitas, infrastruktur dan struktur SDM yang separipurna Telkom. Keberhasilan Surge dan MyRepublic memenuhi target penggelaran 30 juta home pass internet murah, pada gilirannya amat tergantung pada deal b2b mereka dengan Telkom Group.
Telkom adalah network integrated services provider; penyelenggara jaringan (operator) dan jasa telekomunikasi (provider) yang lengkap dan terpadu. Tanpa kesertaan Telkom dalam program penggelaran internet nirkabel 1,4 GHz ini, berarti kita secara sadar telah menyia-nyiakan peluang untuk mendeliver akses internet setara 5G yang murah bagi masyarakat di daerah remote dan 3T secara lebih cepat dan cergas.
Fenomena memposisikan Telkom sebagai penyedia sartel dan sarpennya untuk operator lain, akan sama dengan menjadikan Telkom sebagai supplier belaka.
Kita harus mengoreksi dan mengantisipasinya, demi kemaslahatan bernegara.
Catatan ini penting guna mewujudkan cita-cita masyarakat digital Indonesia yang merata, mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo, dan menyongsong Indonesia Emas 2045.
Mari appeal bersama, agar pemerintah bisa memberi penugasan kepada Telkom untuk berpartisipasi langsung pada proyek BWA 1,4 GHz Nasional.
Salam Indonesia! (*)
BACA JUGA: Mengapa Telkom Kalah dalam Lelang Spektrum 1,4 GHz?
