sinyal.co.id
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.
Ada rekan yang tidak seberuntung dia. Belum setahun, belum dua tahun mereka sudah diberhentikan sebagai pembantu presiden, nama keren jabatan seorang menteri atau yang selevel. Dari lebih 30-an pembantu presiden, memang masih lebih banyak yang dipertahankan karena dianggap berprestasi, atau karena faktor kesungkanan.
Apakah Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika berprestasi sehingga dipertahankan? Sebagian orang mengacungkan jempol, sebagian lain lagi mengacungkan jempol juga tetapi jempolnya menghadap ke bawah, karena selalu akan ada pihak yang tidak cocok atau bahkan merasa dirugikan.
Namun sepanjang 71 tahun usia Republik ini, baru seorang Rudiantara yang menduduki jabatan di kementerian yang ilmunya sudah ia geluti puluhan tahun.
Ia pernah menjadi direktur niaga di Telkomsel, direktur di PT Excelcomindo Pratama (sekarang XL Axiata), komisaris independen di PT Telkom dan PT Indosat, dan wakil direktur utama di PT Semen Gresik dan PT PLN. Ia juga pernah menjabat CEO beberapa perusahaan, sebelum ditunjuk jadi Menteri Kominfo oleh Presiden Joko Widodo.
Pengalamannya di industri telekomunikasi tidak membuatnya canggung sehingga kementeriannya boleh dikata langsung berlari cepat. Orang lain mesti belajar dulu meski tetap cenderung menjadi sok tahu, sehingga keputusan yang ditelurkannya pun tidak seperti yang dibutuhkan industri.
Dua tahun sejak Oktober 2016, berbagai keputusan strategis yang menguntungkan industri seluler diluncurkan. Kebijakan semua spektrum frekuensi sebagai teknologi netral sehingga dapat digunakan untuk layanan generasi keempat (4G), membuat industri lebih cepat tumbuh.
Bukan sekadar untuk 4G, kebijakan itu membuat semua operator bisa menerapkan cara CA (Carrier Aggregation), menggabungkan beberapa frekuensi untuk mendapat kecepatan tinggi. Tanpa CA, menggunakan 20 MHz di spektrum 1800 MHz hanya akan menghasilkan kecepatan unduh maksimal 150 Mbps, namun dengan menggabungkan 10 MHz di 1800 MHz dan 10 MHz di 2100 MHz misalnya, bisa didapat kecepatan unduh mendekati 300 Mbps.
Sampai di sini operator bertepuk tangan. Tetapi ketika ia merevisi PP (Peraturan Pemerintah) no 52/2000 dan PP 53/2000 yang menyangkut kewajiban berbagi frekuensi, selain menurunkan biaya interkoneksi agar industri efisien, yang bertepuk tangan berkurang.
Menkominfo dianggap menguntungkan operator lain dan cenderung merugikan Telkomsel yang sudah mengeluarkan biaya super besar untuk membangun sampai pedesaan. Kebijakan tadi berpotensi pada berkurangnya kontribusi dividen dan pajak yang selama ini besar ke negara.
Ke sebuah media ia bilang bahwa ia tidak memiliki konflik kepentingan, dan yakin yang ia lakukan adalah untuk kepentingan publik yang lebih luas. “Saya adalah menteri untuk semua operator, bukan menteri untuk dua atau tiga operator saja,” katanya.
Rudiantara mesti hati-hati, sebab kemampuan lobi Kelompok Telkom sangatlah kuat, apa saja bisa terjadi. Tanda-tandanya sudah ada, pembahasan draft revisi PP tadi di kantor Menko Perekonomian mandek, padahal bulan lalu dikatakan sudah tinggal diteken Presiden.
Hendro
